Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut 37.138 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) periode 2017 merupakan generasi terpilih sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, mereka lolos seleksi dari 2,4 juta pendaftar CPNS tahun lalu.Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi kuliah umum kepada 5.165 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2017 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2018).”Tapi jangan gembira dulu, saya tahu kebanyakan dari saudara-saudara (CPNS) banyak yang jomblo, benar enggak? Saya lihat daftarnya. Statusnya jomblo, jomblo, jomblo, jomblo,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Setkab, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Dengan menyandang status CPNS sekarang, Jokowi meyakini mereka akan gampang mencari pacar. “Iyalah sudah jadi CPNS ya berani pedekate, benar enggak? Saya lihat senang semuanya,” ucap mantan Wali Kota Solo ini disambut tawa ribuan CPNS yang hadir pada acara tersebut.Jokowi menaruh harapan yang besar terhadap CPNS dan para birokrat muda. Karena dia optimistisCPNS muda akan menjadi motor kemajuan Indonesia di masa depan. Dia meyakinkan semua pihak bahwa Indonesia akan segera menjadi negara maju.“Jika memiliki birokrat-birokrat yang tangguh, dan mau bekerja keras, selalu berani melakukan inovasi, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan yang lain. Syarat-syaratnya itu (untuk jadi negara maju),”tegas Presiden.

Untuk itu, dirinya berharap CPNS selalu beradaptasi dengan dunia yang dinamis yang perubahannya sangat cepat sekali. Dia mengingatkan, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat.“Baru satu teknologi yang kita pelajari dalam waktu singkat, muncul lagi teknologi baru dengan sangat cepat sekali,” tutup Jokowi. “Mudah-mudahan tahun ini Bapak (Menteri PANRB) berkenan mengalokasikan minimum 100 ribu untuk guru. Mengingat kebutuhan guru berjumlah 736 ribu, maka perlu dilakukan rekrutmen selama 7 tahun dengan formasi 100 ribu guru setiap tahunnya demi menciptakan pendidikan berkelas dunia,” ujar Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, pada 26 Maret 2018.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Asman mengatakan Kementerian PANRB akan melakukan kajian terlebih dahulu. Pertama, pihaknya akan melihat kemampuan keuangan daerah dengan cara mendata kesesuaian belanja pegawai daerah dengan kebutuhan PNS baru.”Kita sesuaikan nantinya, terutama kemampuan keuangan daerah. Sekarang masih banyak daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan kita,” jelasnya.”Tadi beliau menyampaikan 100 ribu, tapi kan saya harus tawarkan lagi ke daerah yang belanja pegawainya tidak lebih dari 50 persen. Karena kalau kita tambah lagi bebannya, saya khawatir belanja pegawainya kesedot lagi untuk bayar pegawai,” Asman menambahkan.

Faktor kedua yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah, kebutuhan dan ketersediaan tenaga pengajar PNS di setiap daerah. Artinya, pemerintah akan mendata daerah mana saja yang memiliki kuota PNS lebih dan kurang.”Kemudian, sebaran guru (PNS). Ada di satu tempat gurunya berlebih ada di satu tempat tidak cukup. Nah maka dari itu, kita sedang mendata kira-kira di mana posisi guru yang betul-betul kurang, itu akan menjadi prioritas kita,” pungkas Asman.

Sumber : Merdeka.com

Leave a Comment